Ibukota Indonesia – Partai urusan politik (parpol) memiliki peran penting di sistem pemerintahan di dalam negara demokrasi seperti Tanah Air yakni untuk menjalankan fungsi institusi belajar politik, mencetak kader kebijakan pemerintah serta mengisi jabatan politik.

Di Indonesia, peluncuran partai urusan politik diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam UU tersebut, partai urusan politik merupakan organisasi yang digunakan bersifat nasional serta dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesi secara sukarela menghadapi dasar kesamaan kehendak dan juga cita-cita untuk memperjuangkan lalu membela kepentingan kebijakan pemerintah anggota, masyarakat, bangsa lalu negara, dan juga memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945.

Fungsi partai kebijakan pemerintah sebagaimana yang diatur di UU tersebut, berfungsi sebagai sarana lembaga pendidikan urusan politik bagi anggota dan juga masyarakat luas agar berubah jadi warga negara Negara Indonesia yang mana sadar akan hak kemudian kewajibannya pada hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

Partai kebijakan pemerintah berfungsi sebagai penciptaan iklim yang dimaksud kondusif bagi persatuan kemudian kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, lalu penyalur aspirasi urusan politik penduduk pada merumuskan juga menetapkan kebijakan negara.

Selain itu, partai urusan politik berfungsi sebagai partisipasi kebijakan pemerintah warga negara Indonesia, rekrutmen kebijakan pemerintah di rute pengisian jabatan urusan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan lalu keadilan gender.

Syarat mendirikan partai urusan politik

Dalam mendirikan sebuah partai politik, tentunya miliki sebuah persyaratan yang dimaksud harus dipenuhi. Berikut persyaratan mendirikan Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

  1. Partai Politik didirikan juga dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) penduduk warga negara Negara Indonesia yang telah terjadi berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah ada menikah dari setiap provinsi. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) pemukim pendiri yang tersebut mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris, pendiri lalu pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota partai urusan politik lain
  2. Pendirian dan juga pembentukan Partai Politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan
  3. Akta notaris harus memuat AD serta ART dan juga kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
  4. AD sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit: asas juga ciri partai politik, visi lalu misi partai politik, nama, lambang, juga tanda gambar partai politik, tujuan juga fungsi partai politik, organisasi, tempat kedudukan, juga pengambilan keputusan, kepengurusan partai politik, mekanisme rekrutmen keanggotaan partai urusan politik juga jabatan politik, sistem kaderisasi, mekanisme pemberhentian anggota partai politik, peraturan dan juga tindakan partai politik, lembaga pendidikan politik, keuangan partai politik, mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik
  5. Partai urusan politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk berubah jadi badan hukum
  6. Untuk menjadi badan hukum, partai kebijakan pemerintah harus mempunyai:
  • Akta notaris establishment partai politik
  • Nama, lambang, atau tanda gambar yang digunakan tiada mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang tersebut sudah pernah dipakai secara sah oleh partai urusan politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  • Kepengurusan pada setiap provinsi lalu paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah total kabupaten/kota pada provinsi yang tersebut bersangkutan kemudian paling sedikit 50 persen dari jumlah agregat kecamatan pada kabupaten/kota yang tersebut bersangkutan
  • Kantor kekal pada tingkatan pusat, provinsi, kemudian kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  • Rekening berhadapan dengan nama partai politik.
Baca Juga:  Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA

 

Artikel ini disadur dari Partai politik, fungsi dan syarat pendiriannya