Berita Terbaru Saat Ini

Tag: Partai Kebangkitan Bangsa

Pendiri juga sejarah awal partai PKB

Ibukota – Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan kembali menjadi perbincangan menyusul rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk panitia khusus (pansus) untuk memulihkan partai kebijakan pemerintah yang dimaksud ke pangkuan NU.

PKB adalah salah satu partai kebijakan pemerintah yang mana memiliki pengaruh dalam Indonesia. PKB didirikan pada 23 Juli 1998, ke berada dalam masa transisi kebijakan pemerintah Indonesi menuju era Reformasi setelahnya runtuhnya rezim Orde Baru.

 
Partai PKB lahir dari usulan rakyat NU, sebuah organisasi Islam terbesar di dalam Indonesia, terhadap PBNU untuk berpartisipasi di urusan kebijakan pemerintah lalu demokrasi di negara Indonesia.
Warga NU mengajukan berubah-ubah usulan terhadap PBNU mengenai pembentukan partai politik, mulai dari usul nama kemudian lambang partai, visi misi partai, nama pengurus partai, AD/ART partai, juga lainnya.
 
Usulan nama partai paling sejumlah diajukan adalah Nahdlalul Ummah, Kebangkitan Umat, dan juga Kebangkitan Bangsa. Selain itu, terdapat usulan lambang partai yang digunakan paling berbagai diajukan adalah gambar bumi, bintang sembilan, lalu warna hijau.
 
Dalam kumpulan usulan, Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M. Cholil Bisri lalu PWNU Jawa Barat telah dilakukan memberikan usulan yang tersebut paling lengkap untuk mendirikan sebuah partai.
 
Akan tetapi, PBNU permanen berhati-hati untuk menerima usulan yang dimaksud lantaran hasil Muktamar NU yang digunakan menyatakan organisasi NU tak terikat dengan partai kebijakan pemerintah manapun dan juga tiada melakukan kegiatan kebijakan pemerintah praktis.
 
Bahkan dengan tergesa-gesa, beberapa jumlah partai serta kalangan NU mengumumkan pembentukan partai kebijakan pemerintah untuk memenuhi ambisi urusan politik warga NU. Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) dalam Cirebon lalu Partai Bintang Sembilan ke Purwokerto merupakan dua kelompok yang dimaksud sudah lebih banyak dulu mengumumkan pembentukan partai politik.

 
Pada 3 Juni 1998, PBNU menyelenggarakan Rapat Harian Syuriyah lalu Tanfidziyah PBNU. Setelah musyawarah tersebut, diputuskan untuk membentuk Tim Lima yang digunakan bertugas mewujudkan cita-cita warga NU.
 
Tim Lima beranggotakan HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua Umum PBNU), KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), lalu Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Tim Lima dipimpin oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU). Jika terdapat kendala organisasi, Tim Lima diberikan Surat Keputusan PBNU.
 
Pada tanggal 20 Juni 1998, Rapat Harian Syuriyah juga Tanfidziyah PBNU memberikan Surat Tugas untuk Tim Lima untuk meningkatkan kekuatan kedudukan serta kemampuan kerja mengingat semakin banyaknya usulan warga NU yang tersebut menginginkan partai politik.
 
Dibentuk lagi kelompok Tim Asistensi. Anggotanya antara lain H.M. Fachri Thaha Ma~ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, serta Muhaimin Iskandar.
 
Tim Asistensi dipimpin oleh Arifin Djunaedi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Pekerjaan Tim Asistensi yakni membantu Tim Lima menyusun serta mengorganisasikan usulan pembentukan partai urusan politik baru lalu membantu warga NU pada mendirikan partai baru yang dapat memenuhi ambisi urusan politik mereka.
 
Tim Lima juga Tim Asistensi bersidang pada tanggal 22 Juni 1998 untuk memperjelas dan juga memperluas tanggung jawab yang digunakan diberikan terhadap mereka. Untuk menyusun draf awal pembentukan partai politik, Tim Lima juga Tim Asistensi mengadakan konferensi ke Villa La Citra Cipanas pada tanggal 26–28 Juni 1998.
 
Dalam konferensi ini dihasilkan lima perencanaan yaitu gagasan Pokok NU tentang Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan partai urusan politik dengan NU, AD/ART, serta Naskah Deklarasi.
 
KH Abdurrahman Wahid atau lebih lanjut dikenal dengan Gus Dur merupakan pendiri utama pembentukan partai urusan politik dari warga NU. Awalnya Gus Dur sangat was-was bahwa partai kebijakan pemerintah yang dimaksud ingin dibentuk telihat adanya keterkaitan antara kebijakan pemerintah lalu agama.
 
Pada akhir Juni 1998, ia merasa yakin dan juga siap memulai langkah-langkah pembentukan partai kebijakan pemerintah yang tersebut didirikan menghadapi dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa tokoh lain yang digunakan berperan di pembangunan PKB antara lain adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri juga KH A. Muchith Muzadi.
 
PKB didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang mana moderat dan juga menegakkan keadilan sosial dalam Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya merawat keberagaman kemudian kebhinekaan bangsa.
 
Dalam perjalanannya, PKB juga berikrar untuk memajukan pendidikan, pertahanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hingga kini, PKB terus berupaya untuk memperjuangkan visi dan juga misinya di menguatkan demokrasi, keadilan sosial, dan juga melindungi persatuan di dalam Indonesia.

Artikel ini disadur dari Pendiri dan sejarah awal partai PKB

Visi dan juga misi partai PKB

Ibukota – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini menyampaikan rencana pembentukan panitia khusus untuk memulihkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke NU.

PKB sebagai salah satu partai urusan politik terbesar serta memiliki peran pada pemerintahan di Indonesia.

 
PKB memiliki visi juga misi pada menjalankan roda pemerintahan. Identik dengan NU, PKB setiap saat berupaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa yang digunakan tertuang di Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut adalah visi lalu misi partai PKB:
 

Visi
  • Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Tanah Air sebagaimana dituangkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  • Mewujudkan masyarakat yang digunakan adil serta makmur secara lahir juga batin, material kemudian spiritual;
  • Mewujudkan tatanan kebijakan pemerintah nasional yang demokratis, terbuka, bersih juga berakhlakul karimah.
Misi
  • Bidang Ekonomi: menegakkan lalu mengembangkan keberadaan perekonomian kerakyatan yang dimaksud adil juga demokratis;
  • Bidang Hukum: berupaya menegakkan dan juga mengembangkan negara hukum yang tersebut beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung membesar hak-hak asasi manusia, dan juga berkeadilan sosial;
  • Bidang Sosial Budaya: berupaya memulai pembangunan budaya yang digunakan maju serta modern dengan masih memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan juga martabat bangsa;
  • Bidang Pendidikan: berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional serta kritis terhadap lingkungan sosial pada sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem institusi belajar nasional yang digunakan berorientasi kerakyatan, tidak mahal kemudian berkesinambungan;
  • Bidang Pertahanan: memulai pembangunan kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut dan juga di bidang usaha pertahanan negara; menggalakkan terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang mengakibatkan rasa tak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu pada masyarakat.
Dalam perjalanannya, PKB menemui berubah-ubah tantangan untuk mewujudkan visi lalu misi partai, seperti persaingan kebijakan pemerintah yang mana ketat, dinamika warga yang terus berubah, juga tuntutan harapan rakyat yang tersebut semakin tinggi.

Kendati demikian, sejak mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, PKB selalu berhasil menempatkan delegasi rakyat di kursi DPR RI dengan bekal visi juga misi yang digunakan diemban.
 

Visi juga misi yang disebutkan berubah menjadi komitmen partai PKB untuk mewujudkan Tanah Air yang mana adil, makmur, dan juga bermartabat.
 
Dengan akar yang digunakan kuat dari NU dan juga miliki pendukung massa yang mana luas, PKB berupaya untuk terus-menerus berubah menjadi salah satu kekuatan urusan politik dalam Indonesia.

Artikel ini disadur dari Visi dan misi partai PKB

Susunan pengurus partai PKB 2019-2024

DKI Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai urusan politik di dalam Indonesi yang awal terbentuk dari usulan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).

 
Partai PKB didirikan pada era reformasi tahun 1998 sebagai wadah bagi warga NU untuk berpartisipasi lebih tinggi bergerak di bidang kebijakan pemerintah demi bangsa.

 

Susunan pengurus PKB secara berkala mengalami pergantian melalui mekanisme muktamar atau perkumpulan musyawarah. Hal ini bertujuan untuk meregenerasi kepemimpinan kemudian memberikan semangat baru pada menjalankan roda partai.

 

Kendati demikian, terdapat beberapa tokoh penting yang tersebut konsisten menduduki tempat penting di kepengurusan PKB.

 

Susunan pengurus DPP PKB periode 2019-2024
 
Ketua Umum: DR. H.A. Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua Umum Ideologi dan juga Kaderisasi: M. Hanif Dhakiri

Wakil Ketua Umum Kesra lalu Perekonomian: Ida Fauziyah
Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu: Jazilul Fawaid
Ketua Sektor Kemaritiman juga Pertanian: Eko Putro Sandjojo

Sekretaris Area Kemaritiman serta Pertanian: Caswiyono Rusdie

Ketua Lingkup Pembangunan Desa serta Agraria: Marwan Jakfar
Sekretaris Lingkup Pembangunan Desa kemudian Agraria: Zainul Munasichin
Ketua Sektor Sosial dan juga Penanggulangan Bencana: Marwan Dasopang
Sekretaris Area Sosial kemudian Penanggulangan Bencana: Lukman Jambi
Ketua Sektor Hukum serta Perundang-Undangan: Cucun Syamsurijal
Sekretaris Lingkup Hukum kemudian Perundang-Undangan: Dipo Nusantara
Ketua Sektor SDA juga Energi: Daniel Johan
Sekretaris Sektor SDA juga Energi: Irmawan
Ketua Lingkup UMKM lalu Perekonomian Kreatif : M. Yanuar Prihatin
Sekretaris Sektor UMKM juga Sektor Bisnis Kreatif: Umar Hasibuan
Ketua Sektor Lingkungan Hidup dan juga Pariwisata: Chusnunia Halim
Sekretaris Lingkup Lingkungan Hidup kemudian Pariwisata: Mama Aletta
Ketua Sektor Kebudayaan & Warga Adat : Gus Syauqi Ma’ruf Amin
Sekretaris Lingkup Kebudayaan & Komunitas Adat: Yucundianus Lepa
Ketua Sektor Komunikasi & Berita Teknologi: Ahmad Iman
Ketua Sektor Kesehatan, Perlindungan Anak & Difabel: Nihayatul Wafiroh
Sekretaris Lingkup Kesehatan, Perlindungan Anak & Difabel: Khadafi
Ketua Lingkup Luar Negeri: Luluk Nur Hamidah
Sekretaris Sektor Luar Negeri: Safira Maschrusoh
Ketua Perlindungan & Keamanan: Yaqut C. Qoumas
Sekretaris Perlindungan & Keamanan: Alfa Isnaeni
Ketua Area Pembangunan SDM: Muamir Muin Syam
Sekretaris Sektor Penguraian SDM: Huda MF Yusro
Ketua Lingkup Pendidikan & Pesantren: M. Yusuf Chudlori
Sekretaris Lingkup Pendidikan & Pesantren: Abdul Wahid
Ketua Lingkup Manufaktur & Perdagangan: Lukmanul Khakim
Sekretaris Lingkup Manufaktur & Perdagangan: Dedy Setiawan
Ketua Area Olahraga, Kesenian & Milenial: Faisol Riza
Sekretaris Sektor Olahraga, Kesenian & Milenial: Arzeti Bilbina
Ketua Sektor Keuangan & Perbankan: Fathan Subhki
Sekretaris Lingkup Keuangan & Perbankan: A Sofyan
Ketua Lingkup Agama & Dakwah: Syaikhul Islam
Sekretaris Sektor Agama & Dakwah: Gus Makki Manarul Hidayah
Ketua Lingkup Eksekutif & Legislatif: A Halim Iskandar
Sekretaris Area Eksekutif & Legislatif: A Malik Haramain
Ketua Area Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Siti Masrifah
Sekretaris Lingkup Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Farida Farihah
Sekretaris Jenderal: M. Hasanuddin Wahid
Wakil Sekretaris Jenderal: Anggia Ermarini, Risharyudi Triwibowo, Dita Indahsari, Syaiful Huda, Eem Marhamah, Hindun Anisa
Bendahara Umum: Nur Yasin
Wakil Bendahara: Bambang Susanto, Bertu Merlas, Nadhifah, Peggy Patricia Patipi, Erny Sugianti, Nashim Khan, Febridiana, Ella, Evi Fatimah, Usman Sidik

​​​​​​Dewan Syuro DPP PKB 2019-2024

Selain kepengurusan ke atas, yang umumnya disebut sebagai Dewan Tanfidz, PKB juga memiliki susunan Dewan Syuro yang mana biasanya berisi ulama kemudian ahli.

 
Dewan Syuro memiliki tugas antara lain memelihara kemurnian perjuangan partai, menciptakan serta menetapkan pedoman umum kebijakan partai, dan juga mengawasi pelaksanaannya oleh Dewan Tanfidz.

Berikut adalah susunan Dewan Syuro DPP PKB periode 2019-2024:

Ketua: KH. Dimyati Rois

Wakil Ketua: KH. Manarul Hidayah
Wakil Ketua: KH. Abdul Ghofur
Wakil Ketua: H. Andi Muawiyah Ramli
Wakil Ketua: KH. Subhan Makmun
Wakil Ketua: KH. Munif Zuhri
Sekretaris: H. Syaifullah Maksum
Wakil Sekretaris: KH Maman Imanul Haq
Wakil Sekretaris: H. Bahruddin Nashori
Wakil Sekretaris: Habib Hilal Al Aidid
Anggota :
  1. KH. Syihabuddin Ahmad
  2. Nyai Hj. Nurhayati Said Agiel
  3. H. Syaiful Bahri Anshori
  4. KH. Acep Adang Ruchiat
  5. KH. Abdul Aziz Masturo
  6. KH. Najib Abdul Qodir
  7. KH. Abdul Aziz Afandi
  8. Nyai Hj. Latifah Sohib
  9. H. Taufiq Abdullah
  10. KH. Usfuri Anshor
  11. KH. Haidar Muhaiminan
  12. H. Arvin Hakim Toha
  13. KH. Unais Ali Hisyam
  14. Hj Mufidah Rozy Munir
  15. Hj Istibsyarah
  16. Hj Nursjahbani Katjasungkana
  17. Hj. Ana Muawanah
  18. H. Abdul Wahid Maktub
  19. H Otong Abdurrahman
  20. ​​​​​​​HM. Yusuf Mujenih
  21. ​​​​​​​H. Dedy Wahidi
  22. ​​​​​​​H. Abdul Haris

Artikel ini disadur dari Susunan pengurus partai PKB 2019-2024

© 2024 ZOOVALENCIA

Theme by Anders NorenUp ↑