Ibukota – Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan kembali menjadi perbincangan menyusul rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk panitia khusus (pansus) untuk memulihkan partai kebijakan pemerintah yang dimaksud ke pangkuan NU.

PKB adalah salah satu partai kebijakan pemerintah yang mana memiliki pengaruh dalam Indonesia. PKB didirikan pada 23 Juli 1998, ke berada dalam masa transisi kebijakan pemerintah Indonesi menuju era Reformasi setelahnya runtuhnya rezim Orde Baru.

 
Partai PKB lahir dari usulan rakyat NU, sebuah organisasi Islam terbesar di dalam Indonesia, terhadap PBNU untuk berpartisipasi di urusan kebijakan pemerintah lalu demokrasi di negara Indonesia.
Warga NU mengajukan berubah-ubah usulan terhadap PBNU mengenai pembentukan partai politik, mulai dari usul nama kemudian lambang partai, visi misi partai, nama pengurus partai, AD/ART partai, juga lainnya.
 
Usulan nama partai paling sejumlah diajukan adalah Nahdlalul Ummah, Kebangkitan Umat, dan juga Kebangkitan Bangsa. Selain itu, terdapat usulan lambang partai yang digunakan paling berbagai diajukan adalah gambar bumi, bintang sembilan, lalu warna hijau.
 
Dalam kumpulan usulan, Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M. Cholil Bisri lalu PWNU Jawa Barat telah dilakukan memberikan usulan yang tersebut paling lengkap untuk mendirikan sebuah partai.
 
Akan tetapi, PBNU permanen berhati-hati untuk menerima usulan yang dimaksud lantaran hasil Muktamar NU yang digunakan menyatakan organisasi NU tak terikat dengan partai kebijakan pemerintah manapun dan juga tiada melakukan kegiatan kebijakan pemerintah praktis.
 
Bahkan dengan tergesa-gesa, beberapa jumlah partai serta kalangan NU mengumumkan pembentukan partai kebijakan pemerintah untuk memenuhi ambisi urusan politik warga NU. Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) dalam Cirebon lalu Partai Bintang Sembilan ke Purwokerto merupakan dua kelompok yang dimaksud sudah lebih banyak dulu mengumumkan pembentukan partai politik.

 
Pada 3 Juni 1998, PBNU menyelenggarakan Rapat Harian Syuriyah lalu Tanfidziyah PBNU. Setelah musyawarah tersebut, diputuskan untuk membentuk Tim Lima yang digunakan bertugas mewujudkan cita-cita warga NU.
 
Tim Lima beranggotakan HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua Umum PBNU), KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), lalu Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Tim Lima dipimpin oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU). Jika terdapat kendala organisasi, Tim Lima diberikan Surat Keputusan PBNU.
 
Pada tanggal 20 Juni 1998, Rapat Harian Syuriyah juga Tanfidziyah PBNU memberikan Surat Tugas untuk Tim Lima untuk meningkatkan kekuatan kedudukan serta kemampuan kerja mengingat semakin banyaknya usulan warga NU yang tersebut menginginkan partai politik.
 
Dibentuk lagi kelompok Tim Asistensi. Anggotanya antara lain H.M. Fachri Thaha Ma~ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, serta Muhaimin Iskandar.
 
Tim Asistensi dipimpin oleh Arifin Djunaedi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Pekerjaan Tim Asistensi yakni membantu Tim Lima menyusun serta mengorganisasikan usulan pembentukan partai urusan politik baru lalu membantu warga NU pada mendirikan partai baru yang dapat memenuhi ambisi urusan politik mereka.
 
Tim Lima juga Tim Asistensi bersidang pada tanggal 22 Juni 1998 untuk memperjelas dan juga memperluas tanggung jawab yang digunakan diberikan terhadap mereka. Untuk menyusun draf awal pembentukan partai politik, Tim Lima juga Tim Asistensi mengadakan konferensi ke Villa La Citra Cipanas pada tanggal 26–28 Juni 1998.
 
Dalam konferensi ini dihasilkan lima perencanaan yaitu gagasan Pokok NU tentang Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan partai urusan politik dengan NU, AD/ART, serta Naskah Deklarasi.
 
KH Abdurrahman Wahid atau lebih lanjut dikenal dengan Gus Dur merupakan pendiri utama pembentukan partai urusan politik dari warga NU. Awalnya Gus Dur sangat was-was bahwa partai kebijakan pemerintah yang dimaksud ingin dibentuk telihat adanya keterkaitan antara kebijakan pemerintah lalu agama.
 
Pada akhir Juni 1998, ia merasa yakin dan juga siap memulai langkah-langkah pembentukan partai kebijakan pemerintah yang tersebut didirikan menghadapi dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa tokoh lain yang digunakan berperan di pembangunan PKB antara lain adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri juga KH A. Muchith Muzadi.
 
PKB didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang mana moderat dan juga menegakkan keadilan sosial dalam Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya merawat keberagaman kemudian kebhinekaan bangsa.
 
Dalam perjalanannya, PKB juga berikrar untuk memajukan pendidikan, pertahanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hingga kini, PKB terus berupaya untuk memperjuangkan visi dan juga misinya di menguatkan demokrasi, keadilan sosial, dan juga melindungi persatuan di dalam Indonesia.

Artikel ini disadur dari Pendiri dan sejarah awal partai PKB